Tag Archive : Karakteristik Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintahan tentunya terkait dengan lembaga pemerintah atau lembaga nirlaba lainnya. Akuntansi adalah suatu sistem informasi bagi pemerintah untuk mencatat pilihan dan realisasi negara yang dibuat sedemikian dominan sehingga cabang akuntansi ini disebut juga dengan konsep akuntansi. Penerapan akuntansi pemerintahan bervariasi dari satu negara ke negara lain sesuai dengan sistem pemerintahan masing-masing negara untuk keuntungan akuntansi bagi perusahaan dan pemerintah juga.

Misalnya Amerika Serikat mempunyai sistem pemerintahan berupa federasi sehingga sistem akuntansi pemerintahan yang digunakan khas desentralisasi, sedangkan di Indonesia menggunakan sistem akuntansi pemerintahan yang tersentralisasi karena nusantara merupakan pusat pemerintahan.

Beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan (Karakteristik Akuntansi Sektor Publik) antara lain:

Tidak Berorientasi Untung

Instansi pemerintah seperti Kementerian Pekerjaan Umum tidak mencatat keuntungan (keuntungan) negara karena pengurus mencari keuntungan karena berasal langsung dari masuk ke dalam negeri yang mengenakan pajak atau pendapatan lain yang telah ditentukan dalam undang-undang. Akuntansi dalam akuntansi pemerintahan tidak mencakup pelaporan laba rugi (loss report) dan perlakuan menurut fakta akuntansi terkait. (Sumber: blog.malavida.co.id)

Kepemilikan Pemerintah sebagai Konstituensi Kolektif

Kepemilikan jenis modal dalam akuntansi oleh pemerintah tidak dapat diwujudkan dalam bentuk kepemilikan modal (baca: pengertian modal dan jenis modal) yang dapat dialihkan kepada siapa saja. Jika konstituensi / warga negara tidak puas dengan pemerintah, hak milik negara tidak dapat diberikan begitu saja. Panjang dan rumitnya mekanisme penyampaian aspirasi atau masukan kepada pemerintah atas suatu kebijakan harus menunggu pemilihan umum (lima tahun mendatang) untuk mengevaluasi keputusan pemerintah pada periode ini agar dapat menjadi masukan bagi anggota atau presiden DPR berikutnya.

Kontribusi Keuangan Tidak Langsung ke Layanan Pemerintah (Layanan)
Wajib pajak besar bukanlah yang menerima layanan terbesar dari pemerintah di negara mana pun karena pengenaan pajak yang berbeda berdasarkan properti / kesenangan yang dikonsumsi oleh wajib pajak konsumen kelas menengah ke atas untuk mensubsidi kelas bawah. Pajak tidak tergantung pada jumlah atau jenis layanan pemerintah yang dinikmati. Jika petugas menggunakan layanan (perbedaan dan beban akuntansi) mereka biasanya menggunakan sejumlah layanan yang tidak menggunakan semua biaya pemerintah untuk mempertahankan layanan.

Kebijakan dan Keputusan Operasional yang dibuat oleh Lembaga Perwakilan di Negara Demokrasi Indonesia
Anggota badan perwakilan di negara manapun, termasuk Indonesia, berasal dari berbagai macam latar belakang, yaitu dari partai politik atau bahkan tidak memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, tetapi dipaksa oleh berbagai pihak karena berbagai masalah yang seringkali tidak sesuai untuk anggota. .

Keputusan atau aturan harus dibuat secara terbuka

Akuntansi dan laporan lain yang terkait dengan pelaksanaan keputusan harus terbuka bagi siapa saja yang dapat melihat dan memahami bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme minimal karena terkait dengan sistem operasi pengelolaan sektor publik. Di Indonesia, diskusi konferensi terbuka untuk umum dan jurnalis digunakan untuk meliput sehingga rencana dan tanggung jawab kegiatan dapat dengan mudah dievaluasi oleh publik.

Anda dapat menggunakan lebih dari satu jenis dana

Sumber pendapatan negara merupakan pendapatan yang banyak dapat diperoleh dari berbagai sumber termasuk pendapatan negara tidak kena pajak (PNBP) sehingga tidak perlu menggunakan dana untuk kegiatan atau program pemerintah yang berasal dari berbagai sumber.

Akuntansi pemerintah yang kaku

Akuntansi pemerintah lengkap dengan undang-undang yang penggunaannya kaku atau tidak boleh ditambahkan. Akuntansi pemerintah juga mencatat pengeluaran modal tetapi tidak memerlukan perkiraan modal dan laba yang disimpan di neraca. Pemerintah juga membuat pesanan.

Tujuan akuntansi sektor publik yang notabene mirip dengan akuntansi pemerintahan juga terkait dengan masyarakat (masyarakat) sehingga pencatatan transaksi dan pembukuan harus dilakukan secara terbuka agar publik dapat melihat dan mempengaruhi penggunanya.