Author: admin

GERAK SEJARAH DAN KEKUATAN SEJARAH

1.1 Latar Belakang Masalah


Sumber: https://www.dosenpendidikan.co.id/jasa-penulis-artikel/
Dalam sejarah terdapat teori-teori yang mana dapat memecahkan suatu masalah manusia. Masalah yang dimaksud dapat ditegaskan sebagai apa peranan manusia dalam sejarah atau dapatkah manusia itu menentukan sejarahnya atau manusia itu seperti boneka yang digerakkan oleh sejarah.

Pada historiografi selalu dituliskan hanya seputar peristiwa-peristiwa penting atau tentang suatu tokoh yang memiliki pengaruh. Dari pernyataan tersebut kita tahu bahwa sejarah itu memiliki faktor penggerak dan sumber kekuatan yang berpengaruh dalam perkembangan suatu sejarah.

1.2 Rumusan Masalah
Dari uraian diatas dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa pengertian gerak sejarah ?
2. Siapakah yang menentukan gerak sejarah ?
3. Bagaimana sifat gerak sejarah ?
4. Apa saja kekuatan-kekuatan sejarah ?
5. Apakah tugas manusia dalam sejarah?
1.3 Tujuan
Adapun tujuan penulisan makalah ini sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan memahami beberapa teori gerak sejarah
2. Untuk mengetahui macam-macam kekuatan sejarah
3. Untuk mengetahui tentang gerak sejarah
4. Untuk mengetahui tentang kekuatan-kekuatan sejarah


Sumber: https://www.dosenpendidikan.co.id/jasa-penulis-artikel/

SEJARAH PENULISAN SEJARAH

1.1 LATARBELAKANG

Penulisan sejarah adalah usaha rekontruksi peristiwa yang tejadi di masa lampau. Penulisan itu bagaimana pun baru dapat dikerjakan setelah dilakukannya penelitian, karena tanpa penelitian penulisan menjadi rekontruksi tanpa pembuktikan. Baik penelitian dan penulisan membutuhkan keterampilan. Dalam penelitian dibutuhkan kemampuan untuk mencari, menemukan, dan menguji sumber-sumber yang benar. Sedangkan dalam penulisan dibutuhkan kemampuan menyusun fakta-fakta, yang bersifat fragmentasi itu, kedalam suatu uraian yang sistematis, utuh dan komunikatif.
Keduanya membutuhkan kesadaran teoritis yang tinggi serta imajinasi historis yang baik. Sehingga, sejarah yang dihasilkan bukan saja dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan elementer, yang terkait pada pertanyaan pokok, tentang “apa, siapa, dimana, dan apabila”, tetapi juga mengenai “bagaimana” serta “mengapa dan apa jadinya”. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan elementer dan mendasar itu adalah “fakta sejarah” dan merupakan unsur yang memungkinkan adanya “sejarah”. Sedangkan jawaban terhadap “bagaimana” adalah suatu rekontruksi yang berusaha menjadikan semua unsur itu terikat dalam suatu deskripsi yang disebut “sejarah”, dan secara teknis disebut “keterangan historis” (historical explanation). Adapun jawaban terhadap pertanyaan “mengapa dan apa jadinya” yang menyangkut masalah kasualitas adalah hasil puncak yang bisa diharapkan dari studi sejarah yang biasa juga disebut sebagai studi sejarah kritis.
1.2 RUMUSAN MASALAH
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa itu sejarah penulisan sejarah?
2. Bagaimana sejarah perkembangan penulisan sejarah di dunia?
3. Bagaimana sejarah perkembangan penulisan sejarah periode Islam?
4. Bagaimana sejarah perkembangan penulisan sejarah di Indonesia?

1.3 TUJUAN PENULISAN
Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui pengertian dari sejarah penulisan sejarah.
2. Mengetahui perkembangan penulisan sejarah di dunia.
3. Mengetahui perkembangan penulisan sejarah periode Islam.
4. Mengetahui perkembangan penulisan sejarah di Indonesia.


Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/jasa-penulis-artikel/

Alasan-alasan Penjualan

Alasan-alasan PenjualanAlasan-alasan Penjualan

Yang dimasud alasan penjualan adalah faktor-faktor yang dapat dikemukakan oleh penjual kepada calon pembeli mengenai barang-barang yang akan dijual. Misalnya, mengenai mutunya, manfaatnya, nilai ekonominya, dan sebagainya.

 

Setiap perbuatan yang menunjukkan hal-hal yang menyenangkan calon pembeli itu disebut alas an-alasan penjualan. Misalnya, penjual mengatakan bahwa sarung ini tidak luntur. Setelah calon pembeli mendengar, menjadi sadar akan nilai dan keuntungan yang mungkin nanti diperolehnya bila membeli barang tersebut. Jika alasan penjual itu dapat sesuai dengan barang yang terjual, maka tentu calon pembeli dapat menjadi langganan kita.

 

Recent Posts

Manfaat Ilmu Menjual

Manfaat Ilmu MenjualManfaat Ilmu Menjual

Menjual adalah suatu masalah perorangan yang sifanya kreatif. Pekerjaan menjual, memerlukan keahlian yang tak mungkin diganti dengan mesin. Dengan memiliki ilmu menjual, penjual dapat melakukan tugas lebih lancar dengan langganan-langganannya.

 

Jadi, manfaat ilmu menjual antara lain :

  1. Membantu penjual dalam melakukan kegiatan dagang.
  2. Membantu penjual dalam mengatasi segala macam rintangan yang timbul,
  3. Membantu penjual dalam mengatasi persaingan baik dalam negeri maupun luar negeri/
  4. Memajukan perdagangan.

  1. Ruang Lingkup Kegiatan Penjualan
  2. Hukum Penjualan

Telah kita ketahui bahwa ilmu menjual adalah seni hidup. Jadi, dalam artinya tersirat makna bahwa setiap penukaran sesuatu kepada orang lain dapat disebut jual beli. Untuk ini, maka kita perlu memperhatikan hukum penjualan yang prosesnya seperti dibawh ini :

  1. Tiap-tiap orang adalah penjual,
  2. jual beli adalah pertukaran antara dua jenis benda, pikiran, tenaga, jasa, kepandaian, cita-cita dan sebagainya.
  3. Orang mau membeli sesuatu barang sebab berpendapat, bahwa barang yang akan dimilikinya itu lebih berharga daripada uang yang akan dikeluarkannya.

sumber :

http://blog.dinamika.ac.id/arya/2020/07/08/jasa-penulis-artikel/

 

SENI MENJUAL

SENI MENJUALSENI MENJUAL

Seni menjual adalah suatu usaha untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara atau jalan menggunakan kepandaiaan ilmu menjual, sedangkan ilmu menjual adalah suatu kemampuan atau kecakapan untuk mempengaruhi orang-orang (konsumen) supaya mau membeli produk-produk yang kita tawarkan baik jasa maupun dagang agar dapat saling menguntungkan.

Objek ilmu menjual terdiri dari 2 yaitu penjual dan produk yang dijual (berbentuk jasa maupun barang olahan). Tujuan dasar program pejualan suatu perusahaan adalah melakukan penjualan yang menguntungkan atas nama perusahaan. Strategi dan rencana penjualan diimplementasikan untuk membantu tercapainya tujuan penjualan, misalnya program periklanan dapat diimplementasikan untuk membantu meningkatkan volume penjualan produk atau jasa tertentu. Maksud dan tujuan ilmu menjual sendiri yaitu untuk merealisasikan kemampuan dalam seni menjual yang meliputi kepandaian menjual jasa maupun produk kepada para calon konsumen. Sedangkan fungsi ilmu menjual adalah untuk membantu dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan usaha. Profesi penjual bukan hanya sebagai tugas sampingan, tetapi harus sebagai pekerjaan yang menghasilkan dan merupakan karir dalam hidup yang menantang.

Sumber :

http://dewi_marisa12u.staff.ipb.ac.id/2020/07/12/jasa-penulisan-artikel/

 

ISTILAH DAN DEFINISI SEPUTAR KEWARGANEGARAAN

Civics atau ilmu kewarganegaraana adalah ilmu yang membicarakan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan perkumpulan-perkumpulan yang teroganisir, dan hubungan individu-individu dengan negara. Civics merupakan salah satu cabang ilmu politik dan pada intinya berhubungan dengan pemerintahan, hak dan kewajiban warga dalam sebuah negara.
Istilah lain yang hampir sama dengan Civics adalah Citizenship yang berarti kewarganegaraan. Menurut Stanley E. Diamond citizenship adalah sesuatu yang berkenaan dengan aktivitas sekolah yang mempunyai dua lipatan, lebih mengerucut lagi ia mencakup kelegalan status negara dan aktivitas yang berhubungan dengan politik, organisasi pemerintahan, saham perusahaan, dan tentang hak dan tanggung jawab. Gerakan Community Civics yang dipelopori oleh W.A Dunn pada tahun 1907 adalah gerakan yang bermula dari keinginan yang lebih funsgsional terhadap matakuliah bagi para peserta didik dengan menghadapkan mereka pada lingkungan atau kehidupan sehari-hari dalam hubungan ruang lingkup lokal, nasional, maupun internasioanal. Gerakan lain yang memiliki alasan lahir yang sama dengan Community Civics adalah gerakan Civic Education atau bisa disebut Citizenship Education, dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pendidikan kewarganegaraan dan kewargaan. [4]

` Pendidikan kewargaan secara substantif

tidak mendidik generasi muda Indonesia menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibanya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, melainkan juga membangun kesiapan warga negara untuk menjadi warga global (dunia). Jadi cakupan Pendidikan Kewarganegaraan secara substantif lebih luas daripada Pendidikan Kewarganegaraan.
Pada tahun 1990 an Pendidikan Kewargaan menemukan momentumnya dengan pemahaman yang berbeda-beda. Beberapa ahli menyatakan bahwa pendidikan kewargaan diidentikan dengan dengan Pendidikan Demokrasi dan dan Pendidikan HAM. Menurut Azyumardi Azra Pendidikan Demokrasi secara substantif menyangkut sosialisasi, penyebarluasan dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, dan praktik demokrasi pendidikan. Sedangkan Pendidikan HAM mengandung pengertian sebagai aktivitas mentransformasikan nilai-nilai HAM agar tumbuh kesadaran dan penghormatan , perlindungan, dan penjaminan HAM sebagai suatu kodrat yang dimiliki setiap manusia. Masih menurut Azra, Pendidikan Kewargaan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM karena mencakup kajian dan pembahasan tentang pemerintahan, konstitusi, rule of law, hak dan kewajiban warga negara, proses demokrasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan.[5]
Dengan adanya Civic Education diharapkan dapat menolong peserta didik untuk mengetahui, memahami, dan dapat mengapresiasi cita-cita nasioanal. Serta dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai masalah, baik masalah pribadi,masyarakat, dan negara.

Recent Posts

PRINSIP-PRINSIP KEWARGANEGARAAN

DASAR HUKUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Prinsip adalah suatu asas atau dasar kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir dan bertindak. Sedangkan kewarganegaraan adalah hal-hal yang berhubungan dengan warga negara[1]. Jadi prinsip kewarganegaraan adalah asas-asas yang berhubungan dengan warga negara.
Berdasarkan undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis dan jalur pendidikan wajib harus memuat (a) Pendidikan Pancasila, (b) Pendidikan Kewarganegaran, (c) Pendidikan Agama. Dalam tingkat perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan dalam tingkat perkuliahan diwujudkan melalui matakuliah Pendidikan Kewiraan yang diterapakan dari UU No. 2/1989. Setelah perubahan politik dari era ototiter ke era demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan melalui Pendidikan Kewiraan dianggap sudah tidak relevan dengan semangat demokrasi dan reformasi. Jadi setelah lahirnya masa Orde Baru Pendidikan Kewiraan digantikan dengan Pendidikan Kewargaan (Civic Education).[2]
Upaya pergantian matakuliah Pendidikan Keperwiraan menjadi Pendidikan Kewargaan tidak lepas dari peran serta kalangan perguruan tinggi untuk menemukan format baru pendidikan demokrasi yang relevan. Dalam catatan historis Indonesia, kurikulum pendidikan nasional tentang pendidikan demokrasi di Indonesia terus mengalami perkembangan dan perubahan sebagai berikut :
1. Civic (1957-1962)
2. Manipol dan USDEK Pancasila dan UUD (1960 an)
3. Pendidikan Kemasyarakatan (1964)
4. Pendidikan Kewarganegaraan Negara (1968-1969)
5. Pendidikan Civics dan Hukum (1973)
6. Pendidikan Moral Panacasila (1975-1984)
7. Filsafat Pancasila (1970-sekarang)
8. PPKN (1994)
9. Pendidikan Kewiraan (1989-1990)
10. Pendidikan Kewargaan (2000-sekarang)[3]
Pergantian nama dan istilah dalam pendidikan demokrasi di Indonesia menunjukkan adanya suatu dinamika untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak bangku pelajar. Yang patut disayangkan adanya distorsi atau penyelewengan hakikat pendidikan kewarganegaraan. Banyak yang dimanfaatkan untuk kepentingan para penguasa yang mana ingin mempertahankan kekuasaan dan mencitapkan status quo. Adanya kehadiran Pendidikan Kewargaraan pada masa reformasi, diharapkan akan mampu mengantar bangsa Indonesia menciptakan negara demokrasi, negara hukum, negara madani yang ideal bagi seluruh masyarakat. Maka implementasi dan apresiasi Pendidikan Kewargaan harus diperhatikan terutama dalam dunia pendidikan.


Sumber: https://belantaraindonesia.org/

Sistem Pendidikan Surau

Surau merupakan istilah yang banyak digunakan di asia tenggara seperti sumatera selatan , semenanjung mlaysia petani. Namun yang paling banyak dipergunakan di pergunakan di minangkabau. Surau berasal dari India yang merupakan tempat yang digunakan sebagai pusat pembelajaran dan pendidikan Hindu Budha.
Dalam lembaga pendidikan surau tidak mengeal birokdiasi formal,sebagaimana yang di jumpai pada lembaga pendidikan modern.Sistem pendidikan di surau tidak mengenal jenjang atau tingkatan kelas, muridnya diberikan kebebasan utuk memilih belajar pada kelompok mana yang ia kehendaki

Sistem Pendidikan Pesantren

Asal usul Pesantren
Pertama pesantren adalah institusi pendidikan islam, yang memang berasal dari tradisi islam.Pesantran lahir dari pola kehidupan tasawuf yang kemudian berkembang diwilayah islam, seperti timur tengah dan afrika utara yang dikenal dengan sebutan zawiyat. Kedua pesantren merupkan kelanjutan dari tradisi Hindu Budha yang sudah mengalami proses islamisasi. Mereka melihat adanya hubungan antara perkataan pesantren dengan kata shastri dari bahasa sanskerta.
Pengaruh Kebijakan Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Islam
Setidaknya ada dua kebijakan belands yaitu: politik etis dan Ordonansi( peraturan pemerintah) Guru/ Sekolah Liar.

a). Politis etis
Secara konsep politik etis sangat baik karena adanya keberpihankan kepada kaum pribumi.Namun dalam pelaksanaannya kolonial belanda bekerjasama dengan kaum liberal( pemegang saham), tetap mengeksplotir daerah jajahannya untuk kepentingan ekonominya. Dalam menjalankan politik etis belanda menerapkan trilogy program, yaitu meliputi: edukasi( pendidikan), irigasi( pengairan) dan transmigrasi( pemindahan penduduk dari daerah padat ke daerah perkebunan jawa). Di samping trilogi program tersebut, penjajah belanda menerapkan prinsip assosiasi,asimilasi dan unifikasi
b). Ordonasi Guru/ Sekolah Liar
Sehubungan dengan berdirinya madarasah dan sekolah Agama yang diselenggarakan oleh kalangan Islam pembaru, Adanya kekhawatiran pemerintah tersebut cukup beralasan. Tetapi setelah melihat perkembangan lebih lanjut, seperti peningkatan jumlah madrasah dan sekolah-sekolah swasta sebagai istitusi pendidikan diluar sistem persekolahan pemerintah, kalangan pemerintah semakin hati-hati terhadap sikap netral mereka selama ini. Adanya latar belakang tersebut pula barangkali, yang mendorong pemerintah Belanda merubah sikapnya dalam menghadapi kemungkinan buruk yang bakal timbul dari penigkatan jumlah madrasah dan sekolah-sekolah agama. Sebagai tindakan pencegahan, langkah itu dilakukan melalui pengawasan terhadap sekolah-sekolah liar. Sejak adanya penurunan sikap tersebut, dalam rangka pengawasan dikeluarkan ordinansi tanggal 28 Maret 1923 Lembaran negara no 136 dan 260. Bahkan dalam orodinansi yang dikeluarkan tahun 1932, dinyatakan bahwa semmua sekolah yang tidak di bangun pemerintah atau tidak memperoleh subsidi dari pemerintah, diharuskan minta izin terlebih dahulu, sebulum sekolah itu didirikan.


Sumber: https://robinschone.com/

Dampak perubahan pengeluaran pemerintah

Dampak perubahan pengeluaran pemerintah

Dampak perubahan pengeluaran pemerintah
Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat output keseimbangan dengan menambah atau mengurangi pengeluarannya. Besarnya efek perubahan pengeluaran pemerintah adalah sama dengan pengaruh perubahan investasi (I0) atau konsumsi (G0) sehingga dampak perubahan pengeluaran pemerintah terhadap perkonomian dapat ditulis sebagai berikut:
Multiplier Dalam Perekonomian Tiga Sektor
Seperti yang berlaku dalam perekonomian dua sektor, dalam perekonomian tiga sektor perubahan-perubahan perbelanjaan agregat akan menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional sebanyak beberapa kali lebih besar dari perubahan perbelanjaan agregat yang asal.

Multiplier investasi
Untuk menghitung nilai multiplier investasi. Dimisalkan nilai invetasi bertambah dari I menjadi I1 dan pertambahannya adalah ΔI .

Sistem pajak tetap
Pertambahan investasi sebesar ΔI akan menambah pendapatan nasional dari:
Y= 1/(1-b ) (a-〖bT〗_x+ I+G)
Menjadi:
Y= 1/(1-b ) (a-〖bT〗_x+ I+ CI+G)

Dengan demikian proses multiplier menambah pendapatan nasional sebesar seperti yang dinyatakan persamaan berikut:

 

 

Keseimbangan Dalam Perekonomian Tiga Sektor

Keseimbangan Dalam Perekonomian Tiga Sektor

Keseimbangan Dalam Perekonomian Tiga Sektor
Uraian mengenai keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor akan dibedakan dalam dua keadaan yaitu:
Dalam perekonomian dimana sistem pajaknya adalah sistem pajak tetap.
Dalam perkonomian dimana sistem pajaknya adalah proporsional.
Pajak tetap dan keseimbangan pendapatan
Untuk menerangkan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian dimana sistem pajaknya adalah pajak tetap, digunakan pemisalan-pemisalan dibawah ini:
Jumlah pajak dan sifat hubungan diantara pendapatan nasional, kosumsi dan tabungan adalah seperti dalam tabel 5.1. Dengan demikian fungsi konsumsi adalah

C = 60 + 0.75Y (fungsi konsumsi sesudah pajak) dan fungsi tabungan adalah S = -100 + 0.25Y. Pajak adalah T = 40

Investasi sektor perusahaan adalah I = 120 (triliun rupiah) dan pengeluaran pemerintah adalah G = 60 (triliun rupiah)

Dengan pemisahan-pemisahan diatas dapatlah ditunjukkan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor.

 

Sumber :

http://www.unmermadiun.ac.id/sewulan/index.php/2020/07/situs-jasa-penulis-artikel/