Berbagai Pandangan Tentang Korupsi

  Berbagai Pandangan Tentang Korupsi

  1. Pandangan  Neokonservatif

Korupsi adalah aktualisasi dari influs keserakahan yang pada dasarnya dimiliki semua orang. Menurut pendekatan neokonservatif, korupsi itu terjadi karena merosotnya moral elit masyarakat pada umumnya dan penguasa pada khususnya, sehingga kehilangan wibawa. Kemerosotan itu terlihat dari tindakan elit yang tidak mampu mengekang diri sendiri, memperlihatkan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang sering mereka anjurkan dan bahkan menghianati nilai-nilai itu. Kendali atas dorongan-dorongan keserakahan dirinya sendiri tidak kuat, yang menyebabkan wibawanya untuk mengendalikan orang lain juga merosot. Pelanggaran seperti korupsi dapat berkembang tanpa kendali.

  1. Pandangan Fungsionalisme Struktural

Mengatasi korupsi menurut pandangan fungsionalisme struktural, masyarakat merupakan suatu sistem yang dapat berfungsi dengan baik jika semua unsur-unsur yang mendukung sistem masyarakat itu juga berfungsi dengan baik, jika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan anggotanya dan dapat mengendalikan kehidupan warganya sesuai dengan norma-norma yang dijunjung tinngi dalam masyarakat mekanismenya adalah dengan “reward and punishment” artinya memberi ganjaran pada warga yang berbuat baik dan menghukum warga yang melanggar.

Jika seseorang membuat pelanggaran dalam masyarakat menurut pendekatan ini ada dua kemungkinan penyebabnya yaitu sebagai berikut:

  1. Sistem pengendaliaannya yang mewadahi dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan tidak berfungsi dengan baik. Misalnya lembaga keluarga, pemerintah, penegak hukum, dan lain-lain.
  2. Penyebab seseorang melakukan penyimpangan karena orang itu tidak disosialisasikan dengan baik. Misalnya, tidak ditanamkan kebiasaan mentaati norma-norma masyarakat.

Jika dalam suatu masyarakat, pelanggaran dilakukan oleh sejumlah besar warga seperti korupsi, maka besar kemungkinan sistem pengendalian masyarakatlah yang melemah, karena salah satu unit yang mendukung sistem masyarakat tidak berfungsi.

  1. Sudut Pandang Hukum Tentang Korupsi

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

  1. Perbuatan melawan hukum;
  2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
  3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
  4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menurut prespektif hukum jenis-jenis korupsi yang terdapat dalam UU No.31 Tahun 1999, dari pasal tersebut dirumuskan 30 jenis tindak pidana korupsi.

  1. Kerugian keuangan negara: pasal 2 dan 3.
  2. Suap-menyuap : pasal 5, 6, 11,12,13.
  3. Penggelapan dalam jabatan: pasal 8,9,10.
  4. Pemerasan: pasal 12.
  5. Perbuatan curang: pasal 7 dan 12.
  6. Benturan kepentingan dalam pengadaan: pasal 12.
  7. Gratifikasi: pasal 12.

Pasal 2 UU No.31Tahun 1999 menyebutkan:

1)       Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00.

2)       Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Tindak pidana korupsi terdapat pula dalam KUHP 419, 420, 423, 425.

Menurut pasal 25 Perpu No.24 Tahun 1960 disebut peraturan pemberantasan korupsi, Undang-Undang anti korupsi.

Recent Posts

about author

admin

admin@worldbikelx.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.