Prinsip-Prinsip Demokrasi

Prinsip-Prinsip Demokrasi

Untuk melaksanakan pemerintahan demokrasi maka terdapat prinsip-prinsip dasar dalam demikrasi. Prinsip-prinsip dasar inilah yang dikatakan prinsip universal dari demokrasi.
Prinsip-prinsip universal dari demikrasi menurut Melvin Urofsky ada sebelas prinsip yang telah dikenal dan diyakini sebagai pemahaman tentang pertumbuhan dan perkembangan demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:
a. Pemerintah berdasarkan konstitusi.
b. Pemilihan umum yang demokratis.
c. Pemerintah lokal (desentralisasi kekuasaan).
d. Pembuatan Undang-Undang.
e. Sistem pengadilan yang independen.
f. Kekuasaan lembaga kepresidenan.
g. Peran media yang bebas.
h. Peran kelompok-kelompok kepentingan.
i. Hak masyarakat untuk tahu.
j. Perlindungan hak-hak minoritas.
k. Kontrol sipil atas militer.
Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan “soko guru demokrasi”. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah :
1. Kedaulatan rakyat;
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
3. Kekuasaan mayoritas;
4. Hak-hak minoritas;
5. Jaminan hak asasi manusia;
6. Pemilihan yang bebas dan jujur;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Proses hukum yang wajar;
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.
C. Macam-Macam Demokrasi
1. Berdasarkan titik berat perhatiannya
Terbagi menjadi tiga macam yaitu :
a. Demokrasi formal yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalm bidang politik, tanpa disertai untuk menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.
b. Demokrasi materiil yaitu demokrasi yang menitikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan dihilangkan.
c. Demokrasi gabungan yaitu demokrasi yang merupakan gabungan dari demokrasi formal dan demokrasi materiil, mengakui persamaan derajat dan hak seseorang, tetapi demi kesejahteraan seluruh rakyat pelu dibatasi.
2. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat
a. Demokrasi langsung suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan.
b. Demokrasi perwakilan atau demokrasi yang representatif yaitu rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka
3. Berdasarkan prinsip ideologi
Ada dua bentuk demokrasi, yaitu :
a. Demokrasi konstitusinal atau demokrasi liberal adalah demokrasi yang berdasarkan pada kebebasan atau individualisme.
b. Demokrasi rakyat atau demokrasi komunis adalah demokrasi yang berkeinginan untuk menciptakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial.

D. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

1. Periode 1945-1959
Masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peran parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen member peluang untuk dominasi partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965 (Masa Orde Lama)
Masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya partaipartai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsure social politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998 (Masa Orde Baru)
Masa demokrasi pancasila era orde baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensiil. Landasan formal periode ini adalah pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadaplembaga-lembaga negara yang lain.
4. Periode 1999-sekarang (Masa Reformasi)
Masa demokrasi pancasila era reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan pertimbangan kekuatan antara lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru.
about author

admin

admin@worldbikelx.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.