Jokowi Diminta Tandatangani Perpres Penguatan Bahasa Indonesia

    HomePendidikan Jokowi Diminta Tandatangani Perpres Penguatan Bahasa Indonesia
Jokowi Diminta Tandatangani Perpres Penguatan Bahasa Indonesia

Jokowi Diminta Tandatangani Perpres Penguatan Bahasa Indonesia

admin

Jokowi Diminta Tandatangani Perpres Penguatan Bahasa Indonesia

Jokowi Diminta Tandatangani Perpres Penguatan Bahasa Indonesia

Jokowi Diminta Tandatangani Perpres Penguatan Bahasa Indonesia

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Badan Bahasa Kemdikbud), Dadang Sunandar mengatakan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara. Namun, penggunaannya di ruang publik masih minim. Hal tersebut, antara lain tercermin dari nama permukiman dan merek dagang, yang masih menggunakan bahasa asing. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) untuk menguatkan penggunaan bahasa Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya pada Taklimat Media Kongres Bahasa XI bertema “Menjayakan

Bahasa dan Sastra Indonesia” di gedung Kemdikbud Jakarta, Rabu (24/10).

Perpres tersebut diharapkan memberi kewenangan kepada Badan Bahasa untuk mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, sehingga permukiman dan merek dagang tidak lagi mengunakan bahasa asing. Pasalnya, saat ini ruang publik sangat marak penggunaan bahasa asing, sehingga tidak ramah terhadap bahasa Indonesia.

“Ruang publik kita itu belum ramah bahasa. Sayangnya kami di Badan Bahasa tidak memiliki kewenangan

untuk memberi denda atau sanksi, jadi harus ada penguatan dari Presiden,” kata Dadang.

Dadang mengatakan ada tiga alasan utama yang mendorong Badan Bahasa Kemdikbud meminta intervensi Presiden Jokowi melalui perpres. Pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, tidak menyebutkan sanksi dan denda khusus terhadap pelanggaran bahasa.

Kedua, pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan untuk memperbaiki kesalahan bahasa di masyarakat, dan ketiga, Peraturan menteri dalam negeri (permendagri) yang berisi pedoman bagi pemimpin daerah untuk mengutamakan bahasa Indonesia, belum dilaksanakan dengan baik.

Selain merek dagang dan permukiman, Dadang juga menyoroti penggunaan bahasa Indonesia

di kalangan generasi muda yang cenderung mengendur. Generasi muda lebih cenderung mengunakan bahasa asing di ruang-ruang publik. Padahal, pihaknya telah melakukan beberapa upaya untuk menjadikan ruang publik ramah bahasa Indonesia. Misalnya, melakukan kerja sama dengan sejumlah pihak di daerah. Namun, hingga saat ini masih ditemukan banyak kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang pubik.

Kesalahan tersebut, lanjut Dadang, tidak dapat diatasi oleh Badan Bahasa. Pasalnya, yang berhak menanganinya adalah pemerintah daerah (pemda). Namun, masih banyak pemda yang belum memperhatikan penggunaan bahasa di ruang publik sesuai Permendagri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.

 

Sumber :

https://vidmate.co.id/