Kuliah Akselerasi S-1 hingga S-3 Jangan Komersial

    HomePendidikan Kuliah Akselerasi S-1 hingga S-3 Jangan Komersial
Kuliah Akselerasi S-1 hingga S-3 Jangan Komersial

Kuliah Akselerasi S-1 hingga S-3 Jangan Komersial

admin

Kuliah Akselerasi S-1 hingga S-3 Jangan Komersial

Kuliah Akselerasi S-1 hingga S-3 Jangan Komersial

Kuliah Akselerasi S-1 hingga S-3 Jangan Komersial

Rencana Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti)

memampatkan kuliah S-1 sampai S-3 dari delapan tahun menjadi enam tahun menuai respons positif. Namun, Kemenristekdikti diingatkan supaya kelas akselerasi itu jangan menjadi kelas komersial.

Direktur Riset Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Totok Amin Soefijanto menyatakan, menjadikan kuliah akselerasi sebagai komoditas ekonomi alias komersial merupakan moral hazard di lingkungan pendidikan tinggi. ’’Jangan sampai dikomersialkan. Lebih baik malah diberi beasiswa resmi oleh pemerintah,’’ katanya.

Totok menuturkan, penerapan akselerasi kuliah paket S-1 sampai S-3 itu harus diawasi dengan ketat. Pengawasan bisa menggunakan teknologi informasi. Menurut dia, pengawasan program akselerasi kuliah tersebut tidak hanya berkaitan dengan biaya kuliah. Tetapi juga proses akademiknya. ’’Jangan sampai kuliah cepat ini justru orientasinya hanya mengejar ijazah,’’ katanya. Dia juga mengingatkan, jangan sampai kasus di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) beberapa waktu lalu terulang. Yakni, selain diduga mempraktikkan presensi tidak wajar, juga mengurangi durasi masa kuliah pascasarjana untuk mendapatkan ijazah.

Selain itu, Totok mengatakan, kelas akselerasi tidak dibuka di sembarang prodi maupun perguruan tinggi.

Idealnya, program itu diterapkan di prodi yang sudah mengantongi akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Dengan demikian, ada jaminan bahwa meski tempo kuliahnya dipersingkat, kualitasnya terjaga.

Kemudian, seleksi terhadap mahasiswa yang mengikuti kuliah akselerasi juga harus sangat ketat, jujur, dan menjaga integritas. Totok mengungkapkan, kelas akselerasi itu terkait dengan input mahasiswa, proses perkuliahan, dan kualitas lulusan atau output-nya. ’’Harus ada jaminan bahwa mahasiswa yang masuk kelas ini bisa menyelesaikan studi sampai tuntas. Tidak putus di tengah jalan gara-gara sulit mengikuti ritme kuliah,’’ tuturnya.

Rencana pemerintah membuka kuliah akselerasi itu disampaikan Menristekdikti Mohamad Nasir.

Dia menuturkan, saat ini pemerintah sudah membuka akses beasiswa kuliah akselerasi di jenjang S-2 dan S-3. Perkuliahan S-2 dan S-3 bisa ditempuh paling cepat tiga tahun atau enam semester saja. Dia menginginkan program kuliah akselerasi yang sudah berjalan itu bisa diterapkan mulai jenjang S-1.

Kapan bisa diterapkan? Nasir menjawab belum bisa memastikan. ’’Tapi, saya yakin bisa diterapkan,’’ jelasnya. Dia menyatakan, program itu bisa menyiapkan SDM bergelar doktor di usia muda. Kemenristekdikti ingin menambah dosen bergelar doktor (S-3) menjadi 41.500 pada 2019. Saat ini jumlah dosen bergelar doktor (S-3) masih 23.345 orang.

 

Sumber :

http://www.disdikbud.lampungprov.go.id/perencanaan/afiksasi-adalah.html